April11
Jangan Hiraukan Penghambat Pembangunan Kab.Probolinggo
Rabu, 11 April 2012 pukul 18.51 WIB | Pengirim Forum Pendukung Lancarnya Pembangunan (FPLP

Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pendidikan
Kabupaten Probolinggo
Tahun Anggaran 2012
Jl. Raya P. Sudirman no.128, Kraksaan, Probolinggo

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB / Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif, berdasarkan surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 027/ 020 /PPBJ/426.101/2012 tanggal 28 Maret 2012, dan telah diumumkannya penyedia barang sesuai pengumuman Nomor : 027/ 021 /PPBJ/421.101/2012 (sebagaimana terlampir) dimana penyedia barang adalah:

1. Nama perusahaan: CV. Burung Nuri,
    Alamat: Desa Pandayangan Kec. Robatal, Sampang
    Sebagai pemenang pelelangan

2. Nama perusahaan: CV. Satrya
   Alamat: Jl. Bahagia 54 A,  Sampang
   Sebagai pemenang cadangan kesatu

3. Nama Perusahaan CV. Ferro
   Alamat: Jl. Jetis Kulon 8/47 Wonokromo, Surabaya
   Sebagai pemenang cadangan kedua

Dengan ini kami menyatakan sangat mendukung apa yang telah diputuskan oleh panitia ini, karena ini adalah keputusan yang mencerminkan kehendak bersama, yakni panitia, dinas pendidikan dan bapak Bupati kabupaten Probolinggo. Ini adalah demi adanya keselarasan dalam pembangunan di kabupaten probolinggo.

Meskipun ke tiga perusahaan tersebut diatas dalam penawarannya, menawarkan spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan (RKS) dan tidak sesuai spesifikasi petunjuk teknis Dana Alokasi (DAK) Pendidikan, hal ini tidak menjadi masalah, karena nantinya bisa dilakukan perbaikan administratif. Untuk itu sejak awal dalam pemasukan penawaran, ketiga perusahaan tersebut berkas tidak dibendel (dijilid), sehingga kalau nantinya ada perbaikan bisa segera dilakukan dengan tanpa merusak penjilidan. Dan proses penjilidan nanti bisa dilakukan setelah penyempurnaan dan proses selesai.

Maka panitia dan dinas pendidikan kabupaten Probolinggo tidak perlu risau dengan munculnya berita di Koran Jawa Pos Group, yakni Radar Bromo (terlampir), yang terkesan mendiskreditkan pemerintah kabupaten Probolinggo beserta jajarannya.

Untuk itu diharapkan panitia dan dinas pendidikan kompak untuk mempertahankan keputusan tersebut. Yakni mempertahankan 3 perusahaan tersebut diatas, sebagai pemenang lelang, pemenang cadangan kesatu dan pemenang cadangan kedua. Karena inti dari pengadaan barang dan jasa sebenarnya adalah merupakan hak dari mereka yang akan memakai barang dan jasa tersebut, dalam hal ini adalah dinas pendidikan kabupaten Probolinggo yang merupakan pelaksana dari kepala daerah yakni bapak Bupati Probolinggo. Maka wajar bapak Bupati mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa yang dipercaya melaksanakan pekerjaan pengadaan barang & jasa. tentunya bapak Bupati tidak semena2 memakai hak tersebut, pasti mempertimbangkan siapa yang sudah berpengalaman terbukti bisa bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Probolinggo.

Sehingga wajar apabila panitia dan dinas pendidikan kabupaten probolinggo menetapkan 3 perusahaan yang dikoordinir oleh bapak Rudy Budiman tersebut yang memiliki hubungan dekat dengan bapak bupati. Karena sudah terbukti dan teruji bahwa bapak Rudy Budiman adalah pengusaha terpercaya dan sudah banyak memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi perkembangan dan pembangunan di kabupaten Probolinggo.

Untuk itu jangan dihiraukan adanya himbauan dari beberapa pihak, baik dari peserta lelang yang memasukkan sanggahan maupun pihak lain yang memberikan saran agar kepala dinas pendidikan kabupaten Probolinggo sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan atau  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam lelang pengadaan ini agar mengembalikan berkas pelelangan pada panitia dan memerintahkan kepada panitia dan dilakukannya evaluasi ulang, sebagaimana ditentukan dalam Perpres 54 tahun 2010, dengan alasan bahwa 3 perusahaan yang sudah ditentukan tidak memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan didalam petunjuk teknis DAK pendidikan dan dokumen pelelangan (RKS). Karena sebenarnya spesifikasi teknis dari petunjuk teknis DAK pendidikan maupun RKS hanya sekedar pedoman atau panduan semata, tapi yang paling penting adalah bahwa proses pekerjaan berjalan lancar sesuai yang diinginkan oleh pengguna barang/jasa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik jika pelaksana pekerjaan dan model pekerjaan adalah bisa selaras dan dikenal baik, sehingga dapat dipercaya untuk memenuhi kepentingan pengguna barang/jasa.

Sebaiknya segera dilakukan penetapan pemenang untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa ini agar pekerjaan segera dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Probolinggo.

Akan tetapi jika nantinya pihak2 yang tidak suka terhadap harmonisnya pelaksanaan pembangunan di kabupaten Probolinggo ternyata melakukan langkah2 yang cukup mengganggu, sehingga bisa membatalkan penetapan pemenang lelang yang sudah dilakukan. Sekali lagi jangan diambil pasal dalam Perpres 54 tahun 2010 dimana PA atau PPK mengembalikan berkas pelelangan kepada panitia untuk dilakukan evaluasi ulang. Tapi langkah yang bisa diambil adalah pasal dalam Perpres 54/2010 yang memberi kewenangan pada PA untuk menyatakan lelang gagal. Meskipun ada beberapa peserta lain yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta spesifikasi teknis sebagaimana yang ditetapkan oleh petunjuk teknis DAK pendidikan maupun dokumen pelelangan (RKS).

Sehingga alau dilakukan pelelangan ulang, perusahaan2 yang dikoordnir oleh bapak Rudy Budiman bersama KH. Hafid (kakak kandung bapak Bupati), yang nantinya dipersiapkan sebagai pemenang dapat melengkapi persyaratan2 dalam dokumen pelelangan ulang. Sehingga pelaksana pekerjaan ini tetap dalam koordinasi yang mencerminkan keserasian dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Jangan sampai rencana pengadaan untuk menjamin keharmonisan bersama ini berantakan, karena hal ini sudah dipersiapkan sejak lama, termasuk bahwa pelelangan kali ini tidak dilaksanakan secara LPSE, meskipun biasanya dalam paket pekerjaan lainnya yang lebih kecil nilainya sudah dilakukan secara LPSE. Hal ini adalah mencegah masuknya pihak2 yang tidak bertanggungjawab dari luar kabupaten Probolinggo. Maka selama paket pekerjaan yang cukup besar ini LPSE kabupaten Probolinggo dimatikan.

Untuk permasalahan hukum, dalam pengadaan barang/jasa, asal tidak melanggar Perpres 54/2010, tidak perlu khawatir ada sanksi hukum. Sedangkan soal petunjuk teknis DAK pendidikan maupun RKS adalah sekedar panduan, tidak ada sanksi hukumnya. Maka untuk itu tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi dalam pelelangan ini sebagai pengusaha bonafid dan terpercaya, bapak Rudy Budiman telah berkoordinasi dengan aparat hukum tingkat propinsi. Otomatis aparat di tingkat kabupaten akan mematuhi atasannya.

Bisa dilihat seperti pelaksanaan pengadaan buku SD yang berlangsung tahun 2010, meski melanggar petunjuk teknis DAK, tapi asalkan tidak melanggar Perpres 54/2010, terbukti aman secara hukum. Meski dalam pelaksanaannya barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen awal pelelangan, dan tidak memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis, serta sampai sekarang masih belum lengkap secara sempurna karena masih dalam proses, terbukti aman asalkan tidak melanggar Perpres 54/2010. Untuk menyempurnakannya cukup dengan laporan administrasi yang baik sehingga bisa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perpres 54/2010.

Demikian juga dalam pengadaan alat peraga pendidikan SD yang nilainya besar, yang dilaksanakan dengan tanpa lelang tapi dibagi menjadi paket pekerjaan kecil2 sehingga tidak perlu melalui pelelangan, cukup dengan penunjukkan langsung, ini bisa dipahami oleh aparat hukum, dan dalam Perpres 54/2010 dibenarkan bahwa paket yang nilai tertentu (kecil) bisa dilakukan tanpa pelelangan, cukup dengan penunjukkan langsung.

Ini sudah mebuktikan adanya hubungan yang telah berjalan dengan harmonis antara pemerintah kabupaten Probolinggo, dengan para pengatur pekerjaan di kabupaten Probolinggo seperti bapak Rudy, KH Hafid kakak kandung bapak Bupati dll yang juga sudah berhubungan harmonis dengan aparat hukum. Dan terbukti secara hukum aman karena semuanya tidak melanggar Perpres 54/2010.

Demikian himbauan dan saran ini disampaikan agar hubungan antar pejabat dan mekanisme jalannya pembangunan di kabupaten Probolinggo tetap berlangsung harmonis. Jangan sampai proses pengadaan yang akan meningkatkan kelancaran pembangunan mutu pendidikan menjadi tidak lancar, karena proses dan orang yang terlalu memaksakan berlakunya aturan diluar Perpres 54/2010. Karena Perpres 54/2010, sebenarnya bertujuan mempercepat penyerapan dana untuk pembangunan, jangan sampai karena berbagai hal proses pengadaan tidak lancar dan dana tidak terserap.

Hormat kami
FPLP - Forum Pendukung Lancarnya Pembangunan