Desember9
Konstalasi Politik Di Daerah Sering Perlambat Lambatnya Pencairan Dana BOS
Jumat, 09 Desember 2011 pukul 22.40 WIB | Kategori Pendidikan

Ilustrasi

Jakarta (SAPULIDI News)– Adanya dinamika politik terkait penetapan APBD untuk bidang pendidikan seperti penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akhirnya menjadi lambat diterima pihak sekolah. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Divisi MPP Indonesian Coruption Watch (ICW), Febri Hendri, pada konferensi pers Rabu (14/12).

Menurut dia, lambatnya mekanisme penyaluran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama ini disebabkan karena berbagai kendala. Salah satunya saat para eksekituf dan legislative di daerah membahas penetapan APBD."Dinamika politik daerah seringkali menyandera pembahasan RAPBD menjadi APBD, Akibatnya pengesahan APBD seringkali terlambat,"kata Febri.

Febri menjelaskan, biasanya kepala dinas pendidikan atau pejabat daerah, tidak mau mengambil risiko mentransfer dana BOS ke sekolah sebelum APBD disahkan. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, kata dia, tidak menjamin rasa aman para kepala dinas pendidikan untuk cepat mencairkan dana BOS pada masing-masing sekolah.
 
Ditambahkan Febri, kelambatan tersebut juga disebabkan lambatnya Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Pihak sekolah masih bingung dengan format RKAS yang berasal dari format RKAD (Rencana Kegiatan Anggaran Daerah).Format alokasi anggaran sebelumnya jauh berbeda dengan format anggaran APBD ini. Akibatnya, sekolah terlambat menyampaikan syarat pencairan dana BOS pada triwulan berikutnya. Sementara pencairan dana BOS seluruh sekolah mensyaratkan pertanggungjawaban seluruh sekolah selesai pada tenggat waktu ditentukan. Selain itu, lanjut dia, keterlambatan pemindah bukuan dari kas negara ke kas daerah.

"Hal ini terjadi karena Kemenkeu melalui Ditjen Perimbangan Keungan terlambat menyalurkan dana BOS tersebut pada beberapa Kas Daerah. Hal ini kemudian membuat dana BOS terlambat sampai tingkat sekolah," paparnya.
 
Menurut data ICW, penyaluran dana BOS pada triwulan 4 (periode Oktober-Desember 2011) masih terjadi keterlambatan pemindahbukuan. Bahkan, beberapa daerah justru menerima dana BOS dari Kas Negara pada pekan pertama Desember 2011.(R/red)

Tulis Komentar

Nama Email
Komentar
Masukkan Kode
 

Desclaimer. Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial SapulidiNews. Redaksi berhak merubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras dan antar golongan.