Desember17
Ini Program Anies Baswedan Atasi Banjir Jakarta
Senin, 17 Desember 2018 pukul 06.42 WIB | Kategori Opini

Membangun Drainase Vertikal di Jakarta

Hujan dipandang sebuah berkah oleh beberapa kebudayaan di dunia, hingga muncul ungkapan "Hujan Membawa Berkah".

Hal tersebut juga benar adanya, karena memang hujan dengan air yang dibawanya, merupakan salah satu perkara penting bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi sebagai prasyarat bagi kelanjutan aktifitas kehidupan.

Dari air hujan yang membasahi dan masuk ke air tanah, memenuhi sumber air, mengaliri sungai, dan menghidupi pepohonan dan makhluk hidup lainnya.

Bagi Indonesia, berkah air hujan itu rutin menyambangi setiap akhir tahun, termasuk akhir tahun 2018 ini.

Namun, alih-alih menjadi berkah, musim hujan seperti menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini, terutama di kota-kota besar, termasuk Jakarta.

Di Jakarta, ketika hujan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari para pemangku kepentingan termasuk warga ditingkatkan. Alasannya satu, yaitu kemungkinan banjir yang membuat was-was warga dan memusingkan setiap kepala daerah di Ibukota.

Banjir Jakarta

Mengutip dari Buku Batavia Kota Banjir, karangan dari jurnalis ternama Alwi Shahab dan buku Jakarta : Sejarah 100 Tahun karya Susan Blackburn, Jakarta sudah dilanda banjir sejak jaman kolonial, bahkan sejak jaman Kerajaan Tarumanegara.

Hal ini dapat dibuktikan dengan Prasasti Tugu di Jakarta Utara yang kini disimpan di Museum Sejarah Jakarta, yang menerapkan masa masa Raja Purnawarman, sang raja memerintahkan penggalian Kali Chandrabhaga (sekarang Bekasi) dan Kali Gomati (sekarang Tangerang) sepanjang 12 km untuk mengatasi persoalan banjir.

Namun, persoalan banjir tidak selesai disitu, zaman kolonial Belanda, tercatat sebanyak 66 Gubernur Jenderal menghadapi persoalan banjir, dan tidak satupun diantara mereka yang bisa menyelesaikannya.

Bahkan pada 1872, Jakarta yang saat itu bernama Batavia mengalami banjir besar diseluruh kawasan utama. Kali Ciliwung meluap dan merendam pertokoan serta hotel di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. Tidak hanya itu, Kawasan Harmoni, Rijswik (Jalan Veteran), dan Noordwisjk (Jalan Juanda) juga mengalami kelumpuhan.

Selepas kuasa kolonial angkat kaki dari Nusantara, banjir tidak kunjung angkat kaki dari ibukota, bahkan kali ini lebih sering terjadi. Tercatat pada periode ini, banjir besar di Jakarta terjadi pada 1979, 1996, 1999, 2002, dan 2007.

Berbagai kajian dan penelitian dilakukan guna mengetahui penyebab dan cara menanggulangi banjir di kota yang telah berumur 491 tahun ini.

Susan Blackburn dalam tulisannya menyebut Jakarta terbentuk dalam endapan lumpur yang terbawa dari pegunungan berapi selatan, sebuah dataran aluvial yang membentang berbentuk kipas dan dilintasi beberapa kali, yakni Cisadane, Angke, Ciliwung, Bekasi dan Citarum.

Lama-kelamaan, pantai yang berupa dataran rendah yang barawa-rawa yang berada di pinggiran alluvial ini semakin meluas ke utara karena lumpur sungai yang hanyut.

Selain itu, secara umum Jakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata berkisar 8 MDPL, yang bahkan sekitar 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Sifat dan karakteristik inilah yang menyebabkan Jakarta rentan tergenang air pada musim hujan.

Dengan karakteristik itu, beberapa ahli menyebut prilaku masyarakat yang tidak memiliki jiwa kuat menjaga kebersihan lingkungan termasuk sungai, menjadi penyebab banjir. Ada juga yang menyebut lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan aturan soal lingkungan menjadi penyebabnya.

Tak sedikit juga yang menyebutkan persoalan infrstruktur penanggulangan banjir yang tidak sesuai dengan wilayah dan tidak mengimbangi pertambahan serta pertumbuhan penduduk yang menjadi sebab.

Namun semuanya bersepakat bahwa perubahan drastis lahan di Jakarta yang awalnya berupa rawa-rawa, kini seolah tidak menyisakan lahan serapan memadai, menjadi penyebab banjir tidak kunjung tertanggulangi ini.

Sejarah Penanggulangan

Dipusingkan dengan persoalan banjir, Pemerintah Kolonial Belanda, pada 1895 merancang rancangan besar (Grand Design) untuk menanggulangi soal banjir.

Rancangan besar ini meliputi pembangunan di daerah Hulu Kawasan Puncak hingga Hilir daerah Jakarta Utara. Pembangunan 16 kanal di daerah kota untuk memecah aliran sungai, pemanfaatan danau (situ) sebagai resapan dan pembangunan kanal yang mengalihkan aliran Ciliwung mengelilingi Jakarta (Canal Barat) pada 1913-1919 dan disempurnakan hingga 1922.

Hal ini cukup efektif, terbukti dari sejarah catatan bencana di Jakarta setelah banjir 1918 pada masa kolonial, banjir besar di Jakarta baru terjadi lagi pada 1979 saat era Republik Indonesia.

Menghadapi kembali ancaman banjir, sejak Gubernur pertama di era Republik Indonesia, Jakarta kembali berbenah untuk mengatasi banjir di Jakarta mulai normalisasi dan penataan sungai, termasuk pembangunan Kanal Timur (Banjir Kanal Timur) yang sudah direncanakan sejak tahun 1973, dan baru dibangun pada 2003-2010.

Jakarta yang kini memiliki dua kanal pengendali besar yaitu Kanal Barat yang dibangun sejak zaman kolonial dan Kanal Timur yang memiliki panjang puluhan kilometer, nyatanya tidak bisa melepaskan rasa was-was masyarakat.

Pasalnya banijir masih kerap terjadi di kawasan-kawasan yang sudah terkenal langganan terendam seperti Kampung Melayu, Cipinang Melayu dan Cipinang Muara hingga menyebabkan rautsan rumah teredam dengan ribuan jiwa di dalamnya terdampak.

Drainase Vertikal Sebagai Jawaban

Masalah banjir di Jakarta yang tak kunjung selesai, juga menjadi PR sekaligus menjadi perhatian Pemerintah DKI saat ini dibawah Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan, dengan beberapa program yang digulirkannya dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, Anies berfokus pada kesiapsiagaan perangkat pemerintah hingga ke tingkat terbawah untuk mengantisipasi banjir untuk mengurangi dampaknya, dengan penyediaan logistik dan lokasi pengungsian.

Sementara dalam jangka panjang Pemprov DKI Jakarta setidaknya memiliki dua program, yakni Naturalisasi Sungai dan Drainase Vertikal.

Naturalisasi Sungai, mengubah format proyek penataan sungai dari normalisasi yang menurut mantan Menteri Pendidikan ini mempercepat aliran sungai dan mengurangi peresapan, ke naturalisasi yang mempertahankan ekosistem pinggiran sungai dan kontur sungai dengan tujuan memperlambat arus agar teresap sejak dari kawasan hulu yang programnya akan dimulai 2019 di Situ Babakan.

Sementara Drainase Vertikal, merupakan program saluran air yang dibangun untuk mengalirkan air hujan dari permukaan ke dalam tanah, selain mengalirkannya ke laut yang diyakininya bisa mengurangi  volume air ke sungai.

Bahkan program drainase vertikal yang direncanakan akan dibangun sebanyak 1.333 di seluruh Jakarta kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu tersebut, digadang-gadang bisa memperbaiki keadaan tanah di Jakarta yang terus turun karena sumber air bawah tanah yang hilang akibat pengangkatan air bawah tanah yang berlebihan.

"Selama pengambilan air tanah itu terus dilakukan dan air tidak dimasukkan ke dalam tanah juga, maka kita akan merasakan penurunan. Itulah sebabnya sekarang mengapa kita masif menyiapkan untuk drainase vertikal. Harapannya pada saat musim hujan, selain mencegah banjir, kita membantu mengisi tanah-tanah kita dengan air yang cukup," ujar Anies pada Rabu (21/11).

Drainase vertikal itu sendiri, saat ini masih dalam tahap uji coba oleh Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, yang menurut Anies berlangsung dengan positif.

"Hujan deras saat Kamis (22/11) itu menguji infrastruktur ini dan sejauh ini saya mendapatkan laporan yang positif," ujar Anies (23/11).

Kendati di gadang-gadang mampu menanggulangi penyakit menahun, Banjir Jakarta, efektifitas drainase vertikal masih menimbulkan tanda tanya besar bagi beberapa ahli, salah satunya adalah pengamat tata kota, Nirwono Joga.

Nirwono memprediksi jiga pembuatan drainase vertikal ini tidak akan efektif jika empat strategi penanganan banjir di ibu kota tidak dijalankan Pemprov DKI Jakarta.

Empat strategi tersebut adalah; penataan bantaran 13 sungai di Jakarta, baik dengan naturalisasi maupun normalisasi; revitalisasi waduk, danau dan situ, rehabilitasi saluran air, serta mengembangkan ruang terbuka hijau (jalur hijau, taman, hutan dan kebun raya sebagai wilayah resapan yang saat ini baru mencapai 9,98 persen dari angka ideal 30 persen).

"Jika empat strategi ini dijalankan berbarengan dengan program vertical drainage yang sebetulnya ecological drainage atau ekodrainase, banjir di Jakarta seharusnya bisa diatasi. Intinya selain di Jakarta, harus ada sinergi juga dari kawasan hulu agar air tidak langsung mengalir langsung ke Jakarta," kata Nirwono.

Berbagai program dan proyek telah dijalankan di kota terdapat di Indonesia ini sejak zaman Kolonial, dan tidak ada satupun yang bisa benar-benar menghilangkan banjir dari Jakarta, dan rasa was-was masyarakat Jakarta akan banjir masih berlangsung hingga kini.

Kini giliran Anies Baswedan dengan program drainase vertikal serta program lainnya dalam waktu terbatas (hingga 2022) untuk mencoba membuktikan bisa mengatasi banjir Jakarta yang sudah menjadi penyakit menahun ini dan menghilangkan rasa was-was masyarakat serta memberikan keberhakan dari hujan.*

Sumber : Antara

Tulis Komentar

Nama Email
Komentar
Masukkan Kode
 

Desclaimer. Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial SapulidiNews. Redaksi berhak merubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras dan antar golongan.