Agustus5
Masih Perlukah Amdal di Kabupaten/Kota Yang Sudah Memiliki RDTR?
Minggu, 05 Agustus 2018 pukul 08.28 WIB | Kategori Opini

Tengku Imam Kobul Moh Yahya S (nomor 4 dari kanan)

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan turunan dari undang-undang tersebut diterjemahkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Nah, Amdal merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh pemilik usaha sebelum menjalankan usahanya. Namun, dalam PP 27/2012 di Pasal 13 disebutkan pembuatan amdal tidak wajib atau dikecualikan pada lokasi/kawasan yang sudah memiliki Amdal Kawasan. Amdal juga tidak wajib bagi kegiatan/usaha di Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis atau Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam ayat berikutnya Amdal juga diperlukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

Untuk usaha yang akan berkegiatan pada Kawasan yang sudah memiliki Amdal Kawasan, maka kewajiban perusahaan dalam perencanaannya hanya wajib memiliki UKL-UPL. Sedangkan usaha yang berada di Kabupaten/Kota yang sudah memiliki RDTR atau KLHS belum diatur sepenuhnya dalam PP 27/2012.

Atas dasar tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan PermenLHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang.

Bagi pelaku usaha tentu aturan ini sangat membantu, sebab pelaku usaha tidak perlu lagi repot-repot membuat Amdal yang waktunya bisa mencapai antara 3-9 bulan, bahkan jika belum memenuhi syarat akan terkendala menjadi 1-2 tahun. Ada juga Amdal-nya yang tidak selesai-selesai hingga saat ini.

Nah, dalam aturan yang dibuat oleh KLHK per per tanggal 13 Juli 2018 ini, pengusaha yang akan berusaha di daerah Kabupaten/Kota yang sudah memiliki RDTR dan KLHS tidak lagi memiliki kewajiban membuat Amdal, cukup membuat UKL-UPL saja.

Pelaku usaha yang diwajibkan untuk membuat UKL-UPL tersebut berlaku apabila rencana usaha masih dalam skala atau besaran dalam kajian KLHS RDTR.

Artinya kewajiban UKL-UPL masih dalam skala Kabupaten/Kota, jika kegiatan wilayahnya melebihi atau berada di 2 kabupaten/kota maka tentu masih wajib Amdal. Dan Amdalnya akan dilaksanakan di Provinsi.

Pengecualian terhadap usaha yang wajib Amdal di Kabupaten/Kota yang sudah memiliki KLHS RDTR sudah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 hingga ayat 4, berikut ini :

Pasal 5

(1) Pengecualian kewajiban penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. RDTR telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci; dan

b. RDTR telah mengintegrasikan hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Kriteria KLHS RDTR yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Pengkajian pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup;

b. Perumusan alternatif penyempurnaan RDTR; dan

c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambil keputusan RDTR yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

(3) Kriteria pengkajian pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sub kriteria :

a. Proses identifikasi dan deskripsi isu pembangunan berkelanjutan;

b. Proses identifikasi dan deskripsi materi muatan RDTR; dan

c. Proses analisis pengaruh muatan RDTR terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan.

(4) Kriteria KLHS RDTR yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Membaca aturan PermenLHK tersebut, bukan berarti proses pengecualian Amdal semakin mudah, bahkan terlihat semakin sulit, karena setiap kegiatan harus ada campur tangan Kementerian LHK, minimal di tingkat Direktorat Jenderal.

Artinya, apakah amdal atau UKL-UPL yang dibuatkan dokumen pada perencanaan usaha di sebuah Kabupaten/Kota yang sudah memiliki KLHS RDTR, masih tergantung pada kajian dari KLHK. 

Jangka waktu evaluasi dan penetapan apakah menyetujui atau menolak pengecualian wajib Amdal masih tergantung pada KLHK yang diberi waktu hingga 20 hari kerja, itupun jika syarat yang diajukan memenuhi syarat.

Kenyataan dilapangan saat ini banyak hal-hal persyaratan yang disengaja agar izin usaha jadi lambat dan ujung-ujungnnya bisa "bayar di belakang".

Kenyataan lainnya hingga saat ini, saya pribadi belum pernah mendengar dan mengalami ada Amdal atau UKL-UPL yang ditolak atau tidak disetujui. Yang ada justru dipersulit yang akhirnya menambah beban baik segi waktu, materi dan menjadi kerugian bagi pengusaha.

Kalau boleh agak kasar, saat ini Amdal dan UKL-UPL itu menjadi sejenis "ATM" bagi oknum yang memanfaatkannya dengan dalih "kurang syarat" atau "tidak memenuhi syarat" atau "tidak sesuai KRK" dan "tidak sesuai Tata Ruang" dan sebagainya.

Adanya aturan PermenLHK 24/2018 ini menurut saya bukan memudahkan pengusaha dalam membuat Amdal atau UKL-UPL melainkan akan memperpanjang birokrasi dan menumbuhkan pungutan-pungutan liar yang semi resmi.

Kita lihat saja implementasinya...

Bekasi, 05 Agustus 2018

*Tengku Imam Kobul Moh Yahya S adalah pengamat lingkungan hidup dan Anggota Komisi Penilai Amdal Kota Bekasi 

Tulis Komentar

Nama Email
Komentar
Masukkan Kode
 

Desclaimer. Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial SapulidiNews. Redaksi berhak merubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras dan antar golongan.