Juni13
Kontroversi, Masalah dan Jadwal PPDB Online Kota Bekasi 2019
Kamis, 13 Juni 2019 pukul 12.57 WIB | Kategori BODETABEKBekasi

Kontroversi PPDB Online Kota Bekasi 2019

7 SMP Unit Sekolah Baru (USB)

Kota Bekasi [SapulidiNews] - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Ajaran 2019/2020 untuk jenjang SMP di Kota Bekasi akan dimulai pada 1-3 Juli 2019.

Namun, sebelum dilakukan proses pendaftaran dengan online (real time), akan dilakukan pra pendaftaran. Pra Pendaftaran dilakukan bagi siswa asal Kota Bekasi yang ingin pindah sekolah ke luar Kota Bekasi dan sebaliknya siswa asal luar Kota Bekasi yang akan memilih sekolah di Kota Bekasi.

Selain itu, pra pendaftaran juga ditujukan bagi proses verifikasi dan validasi data.

Berikut ini adalah Jadwal PPDB Online di Kota Bekasi Tahun 2019 :

I. VERIFIKASI BERKAS PPDB

17 - 29 Juni 2019 : verifikasi data KK (Jalur Zonasi) bertempat di sekolah tujuan,

17 - 29 Juni 2019 : verifikasi data Jalur Afirmasi di Kantor Kecamatan domisili peserta didik

17 - 20 Juni 2019 : verifikasi data siswa prestasi dari Jalur Hafidz Qur'an (Dinas Pendidikan Kota Bekasi)

17 - 20 Juni 2019 : verifikasi Jalur Prestasi UN dan Non UN (SDN Margahayu V/belakang Kantor Disdik)

17 - 20 Juni 2019 : verifikasi Jalur Perpindahan Orang Tua.

II. PENDAFTARAN PPDB

A. TAHAP I

1 - 3 Juli 2019 : pendaftaran mandiri (online) di www.bekasi.siap-ppdb.com

4 Juli 2019 : pengumuman Tahap 1

5 - 6 Juli 2019 : lapor diri atau daftar ulang

B. TAHAP II

8 - 9 Juli 2019 : pendaftaran di laman www.bekasi.siap-ppdb.com

10 Juli 2019 : pengumuman

11 - 12 Juli 2019 : lapor diri atau daftar ulang di sekolah tujuan

15 Juli 2019 : Hari Pertama Masuk Sekolah

Dinas Pendidikan Kota Bekasi membagi atas 3 jalur seleksi PPDB Online Jenjang SMP, yaitu :

1. Jalur Zonasi (93%) terdiri dari :

a. Zonasi Radius (berbasis jarak) sebanyak 85%; dan

b. Zonasi Afirmasi (siswa miskin) sebanyak 10%.

2. Jalur Prestasi (6%) terdiri dari;

a. nilai USBN (3%);

b. nilai prestasi akademik dan non akademik (1%); dan

c. hafidz Qur'an (2%).

3. Jalur Perpindahan Orang Tua (1%) hanya ditujukan bagi pegawai PNS, TNI/Polri, BUMN/BUMD.

KONTROVERSI

Dalam acuan dan petunjuk teknis PPDB Online Jenajng SMP di Kota Bekasi Tahun Ajaran 2019/2020, ada 2 hal yang menjadi kontroversi dan berujung menimbulkan masalah dalam PPDB kelak.

Yang pertama adalah tentang maksimal daya tampung siswa. Menurut acuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK jumlah siswa pada jenjang SMP maksimal 32 siswa per kelas. Sementara di Kota Bekasi menetapkan 36 siswa per kelas.

Dalam Pasal 4 ayat ayat (4) huruf c, disebutkan bahwa "jumlah daya tampung yang tersedia pada Kelas 1 SD, Kelas 7 SMP, dan Kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar pada Dapodik.

Dimana di dapodik jumlah maksimal siswa per kelas untuk jenjang SD sebanyak 28 siswa per kelas, SMP 32 siswa per kelas, SMA/SMK sebanyak 36 siswa per kelas.

Direktur Sosial dan Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, mengakui kalau Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah salah mempedomani aturan juknis PPDB 2019.

"Siswa jenjang SMP itu muridnya maksimal 32 siswa per kelas. Kenapa di Kota Bekasi menetapkan 36 siswa per kelas, kan kelebihan 4 siswa. Nanti di dapodiknya bagaimana, tentu harus memanipulasi menambah rombel, kalau tidak dapodik tidak bakalan terima itu siswa," kata Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, di Bekasi, Kamis, 13 Juni 2019.

Pada jenjang SMP jumlah maksimal rombongan belajar yang diperbolehkan itu 33 rombel dengan jumlah siswa maksimal 32 siswa per kelas. Sehingga jumlah siswa yang dapat diterima tiap jenjang maksimal 11 rombel.

"Jadi kalau aturan penerimaan murid baru jenjang SMP itu maksimal siswa per kelas sebanyak 32 siswa dengan jumlah rombongan belajar untuk Kelas 7 SMP maksimal 11 rombel. Sehingga jumlah siswa yang dapat diterima SMP itu maksimal 352 siswa. Kalau lebih, berarti melanggar aturan," kata Bang Imam, panggilan akrab pemerhati pendidikan yang tinggal di Bekasi ini.

Jadi, jika setiap rombel ada kelebihan 4 siswa, maka kalau salah satu SMP menerima 11 rombel, akan ada kelebihan siswa sebanyak 44 siswa.

Di Pasal 42 dan Pasal 43 Permendikbud 51/2019 disebutkan;

Pasal 42

"Kebijakan atau peraturan daerah dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada peraturan menteri ini."

Pasal 43

"Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam peraturan menteri ini,"

"Nah, jelas banget dong, bahwa Pemerintah Pusat berharap semua pemerintah daerah tidak membuat aturan yang bertentangan dengan aturan pusat. Kota Bekasi kok, masih berani ya," sergah Bang Imam lagi.

Sementara itu, kontroversi yang kedua adalah adanya penambahan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 7 SMP. Itu artinya akan berdiri 7 SMP Negeri baru, yaitu :

1. USB SMP Negeri 50 Kota Bekasi;

2. USB SMP Negeri 51 Kota Bekasi;

3. USB SMP Negeri 52 Kota Bekasi;

4. USB SMP Negeri 53 Kota Bekasi;

5. USB SMP Negeri 54 Kota Bekasi;

6. USB SMP Negeri 55 Kota Bekasi; dan

7. USB SMP Negeri 56 Kota Bekasi.

Biasanya penambahan sekolah baru ini akan berakibat menggerus siswa pada sekolah swasta. Maka sebaiknya harus ada koordinasi dengan sekolah swasta, baik ke BMPS, Dewan Pendidikan dan steakholders pendidikan di Kota Bekasi.

"Penambahan sekolah baru selalu menjadi momok dan masalah yang tidak terselesaikan di Kota Bekasi. Apalagi penambahan dilakukan secara diam-diam, tidak berkoordinasi dengan steakholder lainnya, ini akan menjadi bom waktu buat Disdik," kata Bang Imam lagi.

Ia menambahkan, sebaiknya di sisa waktu sebelum proses pendaftaran dilakukan sisoailisasi yang lebih intensif dengan melibatkan masyarakat luas dan steakholder pendidikan.

SISWA MISKIN

Banyak program pengentasan kemiskinan sudah dilakukan pemerintah. Namun, masyarakat miskin bukan semakin berkurang atau bertambah sejahtera, justru sebaliknya orang miskin atau yang mengaku miskin makin banyak.

Dalam pelaksanaan PPDB, kuota atau daya tampung siswa miskin di Juknis PPDB yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya mengakomodir minimal 20% dari daya tampung.

"Eh, Kota Bekasi malah memangkas jatah siswa miskin menjadi hanya 10%, maksudnya apa?" tanya Bang Imam.

Apalagi menurut, Bang Imam, Walikota Bekasi sangat konsen terhadap pengendalian kemiskinan. Terbukti dengan tetap dipertahankannya program sekolah gratis SD, SMP dan Kartu Sehat berbsis NIK.

"Kan jadi aneh, satu sisi ada program kemiskinan yang baik, tapi mau sekolah jatah siswa miskin malah dipangkas, itu namanya zolim," kata Bang Imam lagi.

Bang Imam mengusulkan, agar Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan serta Dinas Pendidikan harus memiliki data base siswa miskin di Kota Bekasi. Hal ini agar tertampung diutamakan masuk di SMP Negeri.

"Paksa dulu minimal 20% siswa miskin masuk ke SMP Negeri. Sisanya baru disalurkan ke SMP Swasta terdekat dengan tempat tinggalnya. Dan tetap menjamin siswa tersebut bersekolah gratis (mendapat subsidi)," jelas Bang Imam.

PERPINDAHAN ORANG TUA

Kontroversi berikutnya soal perpindahan orang tua. Dalam Juknis PPDB Kemdikbud kuota perpindahan orang tua itu sebesar 5% dari daya tampung. Namun, Kota Bekasi hanya memberikan kuota 1%, itupun terbatas hanya untuk pegawai PNS, TNI/Polri, dan pegawai BUMN/BUMD.

"Jangan lupa, Kota Bekasi itu kota perpindahan penduduk atau commuter. Sehingga banyak lo masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di Bekasi dan bekerja di Kota Bekasi tetapi KTP dan KK mereka masih di Jakarta dan di daerah. Kenapa, Dinas Pendidikan hanya memberikan kuota perpindahan orang tua hanya kepada PNS, mengapa tidak keseluruhan warga Kota Bekasi?" terang Bang Imam.

Dia berharap, agar Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak melanggar aturan yang sudah baku. Dan segera bertobat.

"Karena masalah PPDB sesuai juknis saja masih banyak masalah, apalagi melanggar aturan. Ilok, panitia dan pemerintahnya melanggar aturan, kagak keren nih," tutup Bang Imam.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dibuatkan aturan bahwa jalur PPDB dibagi menjadi 3, yaitu: (1) Jalur Zonasi (90%) dan memberikan kuota minimal 20% untuk siswa miskin, (2) Jalur Prestasi (5%) untuk Akademik dan Non Akademik, serta (3) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali (5%) ditujukan untuk pegawai baik pegawai pemerintah maupun pegawai swasta.

(A-102)

Tulis Komentar

Nama Email
Komentar
Masukkan Kode
 

Desclaimer. Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial SapulidiNews. Redaksi berhak merubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras dan antar golongan.